“Angin Segar” Revisi UU Perlindungan Satwa


Fakta atas banyaknya kasus-kasus penyiksaan terhadap satwa domestik peliharaan tentu membuat para pecinta satwa merasa geram. Sayangnya UU KUHP 302 yang disusun tahun 1960 yang mengatur soal penyiksaan satwa memiliki sanksi yang tidak sesuai dengan nilai mata uang masa kini. Bagaimana bisa membuat penyiksa satwa jera apabila sanksi hukuman kurungan maksimal enam bulan, dan denda maksimal Rp. 4.500,-.

Oleh karena itu kami, Garda Satwa Indonesia bersama-sama dengan organisasi penyelamat satwa lain: Animal Defenders Indonesia, Pekanbaru Doglovers, Yayasan Pencinta Satwa Jakarta dan KOPAS hari ini (26 Januari 2017) mengadakan audiensi bersama komisi 3 dan 4 fraksi Partai Nasional Demokrat untuk permohonan revisi UU perlindungan satwa agar sanksi hukuman disesuaikan dengan nilai mata uang masa kini dalam rangka Prolegnas 2017.

Komisi 3 dan 4 partai Nasdem setuju bahwa isu ini penting untuk diangkat dalam Prolegnas 2017, bahwa nantinya akan dibuatkan hukum yang lebih spesifik membahas mengenai perlindungan satwa, dan akan disesuaikan sanksi hukumannya bagi pelaku penyiksaan, demi tercapai masyarakat Indonesia lebih beradab.

Hal ini merupakan angin segar bagi kami pecinta satwa yang selama ini bersusah payah menyelamatkan satwa, akan memiliki payung hukum untuk mendukung tercapainya kesejahteraan satwa. Selanjutnya kami akan melakukan audiensi berkelanjutan sampai draft UU matang dan akan disuarakan dalam Prolegnas 2017 bulan April mendatang.

Dukung terus visi misi kami untuk mencapai kesejahteraan satwa di Indonesia!

Source: http://www.gardasatwaindonesia.org/?p=3347