PERNYATAAN SIKAP TENTANG PEREDARAN DAGING HEWAN NON TERNAK DI SUPERMARKET & WARALABA

PERNYATAAN SIKAP TENTANG PEREDARAN DAGING HEWAN NON TERNAK DI SUPERMARKET & WARALABA

Beberapa tahun terakhir kerap kita temui peredaran daging dari hewan non ternak di supermarket besar dan beberapa waralaba. Kondisi ini tentunya sangat bertentangan dengan UU No.18 jo UU no.14 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah No.95 tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan.

Meskipun dengan alasan Over Populated, Social Majority Food, Otonomi Daerah, bukan berarti daging non ternak bisa masuk ke gerai swalayan sekelas Giant (kasus penjualan daging anjing), Transmart yang ada dibawah manajemen Carrefour (kasus penjualan daging ular python). Harusnya pihak manajemen pasar swalayan memahami peraturan di daerah setempat, atau peraturan yang lebih tinggi terkait Daging LAYAK EDAR. Apalagi di Indonesia, budaya copy cat masih sangat kental. Jika Transmart saja bisa menjual Daging Ular atau Giant menjual daging anjing, maka kelas UKM pun akan melakukan hal yang sama.

Dengan melihat kejadian tersebut, maka diperlukan adanya sanksi sesuai dengan UU dan PP yang berlaku, dan ada pengawasan melekat terhadap Dinas yang menangani bidang ini di pemda setempat untuk menutup celah “negosiasi” antara manajemen Transmart dan oknum di Pemda setempat agar meloloskan peredaran daging ular di swalayan, tanpa memperhatikan ketentuan di UU dan PP tentang Kesmavet.

Untuk penanganan secara umum dan skala nasional, diperlukan adanya peraturan (UU atau Perpres atau Perda) atau implementasi hukum (jika aturan sudah ada), yang mengatur pelaku usaha agar tidak menjual belikan daging dari hewan non ternak atau daging Hewan Potensi Rabies baik dalam bentuk daging mentah atau sudah berbentuk makanan.

Dengan demikian, maka kejadian serupa tidak akan terjadi, serta penjualan daging non ternak atau penjualan daging dari hewan potensi rabies seperti anjing, kucing dan kera juga bisa ditertibkan. Dan dengan adanya aturan tersebut, masyarakat pun bisa turut ikut serta mengawasi dan menuntut aparatur negara untuk menindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Salam Satwa

Yayasan Pencinta Satwa Jakarta
www.ypsj.or.id

#jokowi
#presidenRI
#seskabRI
#kementerianpertanian
#BPOMRI
#MajelisUlamaIndonesia
.
📷 Yayasan SIOUX Ular Indonesia