UU Kesejahteraan Satwa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 66

(1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

(2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

  1. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
  2. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan Hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  3. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  4. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  5. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  6. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan; dan
  7. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

(3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

 Pasal 91

Setiap orang yang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

“Pasal 66A 

  • Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
  • Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.”

Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 91A

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dengan memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 91B

  • Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  • Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pelengkap:

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan

  1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”


UU Nomor 41 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Tanggal Pengundangan 17 Oktober 2014
Tanggal Ditetapkan 17 Oktober 2014
Tanggal Efektif 17 Oktober 2014
Lembaran Negara Nomor 338 Tahun 2014
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619


SEJARAH LENGKAP 

1912
KOLONIAL No STB 432 Tahun 1912
|
1914
KOLONIAL No STB 486 Tahun 1914
|
1925
KOLONIAL No STB 163 Tahun 1925
|
1926
KOLONIAL No STB 451 Tahun 1926
KOLONIAL No STB 569 Tahun 1926
|
1928
KOLONIAL No STB 52 Tahun 1928
|
1936
KOLONIAL No STB 614 Tahun 1936
KOLONIAL No STB 715 Tahun 1936
|
1937
KOLONIAL No STB 512 Tahun 1937
KOLONIAL No STB 513 Tahun 1937
|
2009
Putusan MK No 101/PUU-VII/2009 Tahun 2009
Menafsirkan UU No 18 Tahun 2009
|
UU No 18 Tahun 2009
Mencabut KOLONIAL No STB 432 Tahun 1912
Mencabut KOLONIAL No STB 486 Tahun 1914
Mencabut KOLONIAL No STB 163 Tahun 1925
Mencabut KOLONIAL No STB 451 Tahun 1926
Mencabut KOLONIAL No STB 569 Tahun 1926
Mencabut KOLONIAL No STB 52 Tahun 1928
Mencabut KOLONIAL No STB 614 Tahun 1936
Mencabut KOLONIAL No STB 715 Tahun 1936
Mencabut KOLONIAL No STB 512 Tahun 1937
Mencabut KOLONIAL No STB 513 Tahun 1937
|
2011
Putusan MK No 2/PUU-IX/2011 Tahun 2011
Menafsirkan UU No 18 Tahun 2009
|
2014
UU No 41 Tahun 2014
Mengubah UU No 18 Tahun 2009

Sumber:

http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-18-tahun-2009-tentang-peternakan-dan-kesehatan-hewan.pdf

http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-41-tahun-2014.html

https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/UU%20Nomor%2041%20Tahun%202014.pdf

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5181e7cb577f6/jerat-hukum-penganiaya-binatang

 

One Reply to “UU Kesejahteraan Satwa”

Comments are closed.